MATARAM – Polemik penetapan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian dari kalangan jurnalis televisi Di NTB. Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB, Herman Zuhdi, meminta agar proses seleksi tersebut dibuka secara transparan dan tidak menyisakan Polemik atau ‘cacat’ prosedural di tengah masyarakat.
Menurut Herman, persoalan yang disampaikan Anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Alkhairy, mengenai mekanisme penetapan tujuh calon komisioner KPID harus mendapatkan penjelasan terbuka dan transparan. Sebab, seleksi komisioner KPID bukan hanya sekadar urusan internal DPRD ataupun Ekeskutif, melainkan menyangkut independensi lembaga pengawas penyiaran dan kepercayaan publik kedepannya.
“Kalau benar tujuh nama sudah lebih dahulu disiapkan sebelum seluruh calon dibahas dan dinilai secara objektif dalam forum pleno, ini bukan persoalan sepele. Publik berhak mengetahui bagaimana proses itu berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, apa dasar pemeringkatannya, dan apakah seluruh mekanisme sudah dijalankan sesuai ketentuan,” tegas Herman, Kamis 12 November 2026
Herman yang merupakan Jurnalis Tvone secara khusus meminta Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal untuk memberikan perhatian ‘serius’ terhadap polemik tersebut. Menurutnya, gubernur sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab publik untuk ikut menjaga dan mengawal agar iklim demokrasi dan kebebasan pers, serta independensi lembaga penyiaran di NTB bebas dari interpensi kekuasaan.
“Gubernur jangan diam terhadap persoalan ini. Kami meminta jaminan bahwa proses seleksi komisioner KPID berjalan sesuai aturan, dan tidak berada dalam bayang-bayang kepentingan kekuasaan. Jika memang tidak ada intervensi, penjelasan tentang keterbukaan proses seleksi menjadi cara terbaik untuk menjawab keraguan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan tuduhan bahwa gubernur atau pihak tertentu terlibat dalam proses penetapan calon komisioner KPID. Namun, setiap dugaan pengaruh atau intervensi politik harus dijawab melalui transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai KPID yang seharusnya menjadi penjaga independensi penyiaran justru lahir dari proses yang dipertanyakan independensinya. Ini kontradiksi yang harus dijelaskan. Kita tidak ingin lembaga pengawas penyiaran kehilangan kepercayaan publik bahkan sebelum komisionernya mulai bekerja,” tambahnya.
IJTI sebagai organisasi para jurnalis televisi yang beririsan langsung dengan dunia penyiaran memiliki kewajiban moral untuk memberikan catatan kritis terhadap dinamika yang terjadi, agar nantinya KPID dapat bekerja sesuai Proporsi dan tahu kewenangannya. Hal ini juga disampaikan karena adanya kekhawatiran calon KPID terpilih tidak mampu bekerja secara professional karena ‘minimnya’ keterwakilan dari SDM atau unsur penyiaran yang lolos dalam seleksi kali ini.
“Jangan sampai kita berbicara panjang lebar tentang independensi lembaga penyiaran, tetapi proses memilih pengawas penyiarannya sendiri justru tidak memberikan teladan tentang transparansi dan objek435tivitas. Independensi KPID harus dimulai sejak proses seleksi komisionernya,” tandasnya.
Lebih jauh, Herman mengingatkan bahwa komisioner KPID bukan jabatan politik yang dapat dibagi berdasarkan kedekatan atau kepentingan kelompok tertentu. Mereka harus dipilih berdasarkan kapasitas, integritas, kompetensi, dan pemahaman terhadap persoalan penyiaran.
Menurutnya, seluruh 21 calon harus mendapatkan penilaian yang adil dan terukur. Tidak boleh ada calon yang kehilangan kesempatan dinilai secara proporsional karena proses pengambilan keputusan telah mengarah pada nama-nama tertentu.
“Kalau proses seleksinya tidak transparan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa komisioner yang terpilih nantinya mampu bersikap independen terhadap lembaga penyiaran, pemilik modal, maupun tekanan politik? Ini bukan sekadar persoalan tujuh nama, tetapi menyangkut masa depan demokrasi penyiaran di NTB,” tutupnya.
